30 Apr 2018

30 Apr 2018

PUBLIKASI LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR BUMI PRIMA DANA Tahun 2017

By:

Category: News / Event, Uncategorized

0 Comment

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai the most regulated organization, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah comply dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.  Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa‐masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan, kepatutan terhadap peraturan perundang‐undangan serta nilai‐nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip‐prinsip Good Corporate Governance.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

  1. Keterbukaan (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
  3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
  4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya Bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

Maka dari itu mari kita dalami bersama Laporan Tata Kelola PT. BPR Bumi Prima Dana yang memang sudah memiliki tata kelola yang baik dan sesuai.

>>LAPORAN TATA KELOLA BPR BUMI PRIMA DANA <<

Tags: